GAMPITALNEWS.MY.ID | 22-10-2026.
PRINGSEWU, LAMPUNG — Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pringsewu menjadi sorotan serius. Berdasarkan dokumen laporan pengaduan LSM Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI), sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Tahun Anggaran 2025 dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
LSM SIMULASI Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung agar tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Klarifikasi, penelusuran dokumen, pemeriksaan pihak-pihak terkait, hingga pengujian kemungkinan adanya unsur pidana harus dilakukan apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup.
Ketua SIMULASI Lampung, Agung Irawansyah, S.Pd., melalui surat bernomor 742/KLF-AKSI/SIMULASI/IX/2026, tertanggal 22 Oktober 2026, menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan/atau kelalaian yang disengaja dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu.
Rp491,6 JUTA BELUM KEMBALI, KEJATI JANGAN TUTUP MATA!
Salah satu poin paling krusial dalam laporan tersebut adalah sisa kelebihan pembayaran pekerjaan yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp491.648.767,67.
Nilai itu berasal dari dua kelompok temuan pemeriksaan BPK. Pertama, pekerjaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan dengan sisa kelebihan pembayaran Rp21.376.381,78. Kedua, delapan paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi dengan sisa kelebihan pembayaran mencapai Rp470.272.385,89.
Dalam dokumen yang menjadi dasar laporan, BPK mencatat adanya kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan. Pada delapan paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi, nilai kelebihan pembayaran tercatat Rp611.248.198,09, dengan Rp140.975.812,20 telah disetorkan dan Rp470.272.385,89 masih menjadi sisa yang perlu ditindaklanjuti.
Fakta administratif ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana pekerjaan yang dibayar menggunakan uang publik dapat tercatat mengalami kekurangan volume atau tidak sesuai spesifikasi kontrak? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, pemeriksaan fisik, dan menyetujui pembayaran?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan berbasis bukti. Jangan sampai rekomendasi audit hanya menjadi dokumen formal yang kehilangan daya dorong untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
SIMULASI mendesak Kejati Lampung menelusuri penyebab belum tuntasnya pengembalian sisa kelebihan pembayaran serta memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
903 BIDANG TANAH BELUM LENGKAP INFORMASI KEPEMILIKANNYA
Persoalan tidak berhenti pada proyek infrastruktur. Laporan SIMULASI juga menyoroti penatausahaan aset tetap tanah pada Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan uraian temuan BPK dalam dokumen laporan, terdapat 903 bidang tanah yang belum memiliki informasi bukti kepemilikan secara lengkap pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu, terdapat 10 bidang tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Nilai aset tanah yang administrasinya belum tertib tersebut dicatat sebesar Rp233.822.188.029,20.
Perlu ditegaskan, nilai tersebut merupakan nilai aset dengan persoalan administrasi dan sertifikasi, bukan angka kerugian negara yang telah dinyatakan terbukti. Namun, banyaknya bidang tanah yang belum didukung informasi kepemilikan lengkap tetap menjadi persoalan serius yang membutuhkan pembenahan dan pengamanan aset.
Publik berhak mempertanyakan bagaimana aset daerah bernilai ratusan miliar rupiah dapat dikelola tanpa kelengkapan informasi kepemilikan yang memadai. Ketidakjelasan administrasi aset berpotensi menimbulkan persoalan hukum, sengketa, hingga kesulitan pembuktian kepemilikan di kemudian hari.
Kejati Lampung diharapkan mencermati apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kelemahan administrasi atau terdapat indikasi pelanggaran hukum lain yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
KESALAHAN PENGANGGARAN TEMBUS Rp1 MILIAR
Sorotan lainnya menyangkut kesalahan klasifikasi belanja pada Dinas PUPR dengan nilai Rp1.009.046.577.
Dalam uraian LHP yang dikutip pada laporan, belanja untuk perolehan aset gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan irigasi ditemukan dianggarkan dengan klasifikasi yang tidak tepat. Temuan ini berkaitan dengan ketidaksesuaian pengelompokan belanja barang dan jasa maupun antarjenis belanja modal.
BPK juga mencatat kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp3.187.500 yang, menurut dokumen laporan, telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
SIMULASI menilai berbagai temuan tersebut perlu dibaca secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. Meski tidak setiap kesalahan administrasi otomatis merupakan tindak pidana korupsi, pola temuan, mekanisme pengawasan, kepatuhan terhadap kontrak, dan tindak lanjut rekomendasi BPK perlu diuji secara objektif.
Penentuan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, maupun kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur pidana merupakan kewenangan aparat berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
DESAK KEJATI PERIKSA PIHAK TERKAIT, JANGAN BIARKAN TEMUAN MENGENDAP
Dalam surat pengaduannya, SIMULASI meminta Kejati Lampung menindaklanjuti laporan sebagai bahan penyelidikan awal, berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, serta mengklarifikasi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab teknis dan administratif.
Pihak yang diminta untuk diklarifikasi antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta pihak pengelola aset daerah sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah persoalan yang ditemukan merupakan kelalaian administratif, lemahnya pengendalian internal, atau memiliki unsur pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri proses pembayaran, hasil pemeriksaan fisik, dokumen kontrak, berita acara pekerjaan, bukti penyetoran, dan tindak lanjut rekomendasi BPK. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa tebang pilih serta tetap memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam laporan.
SIMULASI turut meminta agar perkembangan penanganan pengaduan disampaikan kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam surat tersebut, organisasi itu memohon tanda terima dan informasi awal mengenai rencana tindak lanjut paling lambat 14 hari kerja sejak laporan diterima.
UANG PUBLIK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
Temuan audit bukan vonis pidana. Namun, temuan audit juga tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele yang cukup diselesaikan dengan penjelasan tanpa verifikasi.
Ketika pemeriksaan menemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, sisa kelebihan pembayaran, serta persoalan administrasi aset dalam skala besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai peruntukannya, setiap pekerjaan dibayar berdasarkan prestasi nyata, dan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara terukur.
Kini, bola ada di tangan Kejati Lampung: lakukan penelaahan secara profesional, periksa fakta dan dokumen, telusuri tindak lanjut pengembalian uang daerah, serta proses secara hukum apabila bukti menunjukkan adanya tindak pidana.
SIMULASI menyatakan laporan disampaikan berdasarkan dokumen publik LHP BPK RI Tahun Anggaran 2025 dan dengan itikad baik. Hingga ada hasil pemeriksaan lebih lanjut, pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumen laporan pengaduan SIMULASI Lampung. Konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu kami harapkan guna untuk keberimbangan berita. “(*)
Editor : Redaksi (Umroh Mahendra)
Sumber: Dokumen tembusan laporan pengaduan LSM SIMULASI Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, tertanggal 22 Oktober 2026.

