gampitalnews.my.id | 22-10-2026
TANGGAMUS, LAMPUNG — Mutu pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ketika pekerjaan konstruksi menggunakan anggaran negara, setiap material, volume pekerjaan, dan rupiah yang dibelanjakan wajib dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang kini menjadi sorotan LSM GAPPURA LAMPUNG (Gerakan Pemuda Pantau Korupsi dan Gratifikasi) terhadap kegiatan revitalisasi SDN 1 Sumur Tujuh, Kabupaten Tanggamus, Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan yang disampaikan pihak pelapor, kegiatan revitalisasi tersebut disebut memiliki nilai anggaran Rp339.142.869 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Sejumlah kondisi fisik pekerjaan dipersoalkan dan dinilai perlu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga teknis independen maupun instansi berwenang.
Ketua LSM GAPPURA LAMPUNG, Umroh Mahendra, S.Sos., menjadi narasumber dalam penyampaian sikap organisasi yang mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, serta pertanggungjawaban anggaran.
Sorotan ini bukan vonis terhadap pihak tertentu. Namun, dugaan yang disertai dokumentasi layak ditindaklanjuti secara profesional agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan, sementara pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan penggunaan uang negara belum terjawab.
Enam temuan lapangan perlu diuji secara teknis :
Dokumentasi yang dihimpun pihak pelapor menampilkan enam kondisi yang menjadi perhatian.
Pertama, bata pecah dan material berserakan di area pekerjaan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah material yang digunakan memenuhi spesifikasi dan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.
Kedua, besi tulangan tampak berkarat dan menonjol. Pemeriksaan diperlukan untuk menentukan kondisi material, tingkat korosi, penempatannya, serta kesesuaiannya dengan persyaratan teknis.
Ketiga, pasangan pondasi batu kali dengan adukan yang dipersoalkan. Kualitas adukan, kemungkinan rongga, dan kondisi pasangan harus dinilai berdasarkan pemeriksaan langsung oleh tenaga ahli.
Keempat, besi yang tampak berkarat dan diletakkan di area berumput. Perlu dipastikan apakah material tersebut akan digunakan kembali, bagaimana kondisinya, dan apakah penggunaannya memenuhi spesifikasi.
Kelima, material kayu atau bambu pada bagian teras yang diduga mengalami penurunan kualitas. Kondisi dan fungsi material perlu diperiksa untuk menentukan kelayakan serta keamanan penggunaannya.
Keenam, konstruksi rangka atap baja ringan yang memerlukan verifikasi terhadap sambungan, pengaku, tumpuan, ring balok, gambar kerja, dan spesifikasi teknis.
Keenam kondisi tersebut merupakan temuan visual awal, bukan bukti final pelanggaran. Kesimpulan mengenai kualitas konstruksi harus didasarkan pada pemeriksaan teknis, dokumen pekerjaan, dan standar yang berlaku.
GAPPURA dorong audit, bukan sekadar saling tuding :
GAPPURA LAMPUNG mendorong Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Inspektorat Kabupaten Tanggamus menelaah informasi serta dokumen pendukung secara objektif.
Pemeriksaan perlu mencakup kontrak atau surat perintah kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan kemajuan fisik, berita acara pemeriksaan, dokumen pembayaran, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan kondisi di lapangan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai penjelasan dan diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang didukung bukti cukup, proses hukum dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan sesuai ketentuan, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka sesuai aturan agar tidak muncul kesimpulan yang keliru.
Inti persoalannya sederhana: pekerjaan yang dibiayai uang negara harus bisa diuji, dan hasil pemeriksaannya harus bisa dipertanggungjawabkan.
Keselamatan peserta didik tidak boleh diabaikan :
Pembangunan dan revitalisasi sekolah bukan sekadar urusan administrasi atau penyelesaian proyek. Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan sesuai peruntukannya.
Karena itu, apabila terdapat bagian bangunan yang diduga tidak aman, pihak sekolah dan instansi terkait perlu meminta penilaian tenaga ahli serta mempertimbangkan langkah pengamanan yang diperlukan.
Tidak boleh ada pembiaran terhadap risiko keselamatan yang telah teridentifikasi. Namun, penentuan apakah suatu bagian bangunan benar-benar membahayakan harus didasarkan pada pemeriksaan yang kompeten, bukan hanya penilaian melalui foto.
Kepala sekolah dan pelaksana wajib diberi ruang menjawab :
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Kepala Sekolah SDN 1 Sumur Tujuh, pelaksana kegiatan, pengawas pekerjaan, serta instansi penanggung jawab perlu dimintai tanggapan mengenai kondisi yang dipersoalkan.
Keterangan pihak sekolah yang tercantum dalam materi dokumentasi menyebutkan bahwa pihak sekolah bersedia memberikan keterangan sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan tersebut tetap perlu dikonfirmasi secara langsung dan dilengkapi dengan penjelasan mengenai pelaksanaan serta pengawasan pekerjaan.
Foto kepala sekolah dalam materi publikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam pelanggaran. Tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan peran, dokumen, bukti, dan hasil pemeriksaan.
Apabila tanggapan belum diperoleh, media harus menyatakannya secara transparan dan tetap membuka ruang hak jawab.
Ketua GAPPURA LAMPUNG dorong transparansi dan pertanggungjawaban :
Ketua LSM GAPPURA LAMPUNG, Umroh Mahendra, S.Sos., menjadi narasumber yang mendorong agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang terukur dan transparan.
Pernyataan langsung mengenai langkah organisasi, bukti pendukung, dan tuntutan kepada instansi berwenang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan sebelum dimuat sebagai kutipan langsung.
GAPPURA juga mendorong agar dokumen kegiatan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pembayaran. Dengan demikian, setiap kesimpulan memiliki dasar yang dapat diuji dan tidak berhenti pada dugaan semata.
Tegas mengawasi, adil dalam menyimpulkan :
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap anggaran publik harus dilakukan secara serius. Kritik yang tajam diperlukan ketika ada kondisi yang layak diperiksa, tetapi kritik tersebut harus tetap bertumpu pada fakta dan bukti.
Dugaan wajib diperiksa. Anggaran wajib dipertanggungjawabkan. Kualitas bangunan wajib diuji. Namun, seseorang atau suatu pihak tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada bukti dan proses hukum yang mendukungnya.
GAPPURA LAMPUNG mendorong Kejaksaan Negeri Tanggamus, Inspektorat, dan instansi terkait menindaklanjuti persoalan revitalisasi SDN 1 Sumur Tujuh secara profesional. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai spesifikasi dan apakah penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan hak jawab seluruh pihak.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan informasi dan dokumentasi dari pihak pelapor. Temuan konstruksi belum merupakan kesimpulan pelanggaran yang terverifikasi. Nilai anggaran, dokumen kegiatan, dan kondisi teknis harus dikonfirmasi melalui sumber resmi. Tanggapan pihak sekolah, pelaksana, pengawas, serta instansi terkait perlu memberikan klarifikasi untuk keberimbangan berita. “(*)
Editor : Korlip Media GAMPITA LAMPUNG

