Gampitalnews.my.id -01/8/2026_
Pringsewu – LSM Gerakan Pemuda Untuk Demokrasi (GAPURA) Lampung menyoroti pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di MTsN 1 Pringsewu yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun.siswa tak rasakan sebagai hasil manfaatnya sehingga anggaran dana bos dan bop di MTSN 1 menjadi pertanyaan besar bagi publik.
Menurut LSM GAPURA, terdapat sejumlah pos anggaran yang berdasarkan kajian awal mereka yang menjadi sorotan, perlu diaudit dan diperiksa secara menyeluruh.
“Sekretaris LSM GAPURA Lampung, Muzanni dengan sapaan Akrab nya Bung Janni Acuk, menyatakan telah mengidentifikasi beberapa pos kegiatan yang menurut kami berpotensi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran,seperti pada pos kegiatan : belanja bahan dan perlengkapan kantor yang diduga dianggarkan secara berulang, belanja alat untuk kegiatan bidang kesiswaan, serta anggaran rehabilitasi bangunan dan gedung yang perlu diverifikasi dan di investigasi langsung lebih lanjut kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. ” Tegasnya saat dikonfirmasi.
Menurut LSM GAPURA, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses audit dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang, hal itu dapat mengarah pada indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mark-up anggaran, maupun penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, LSM GAPURA menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan resmi.
Sebagai tindak lanjut.
LSM GAPURA akan melayangkan surat audiensi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk meminta penjelasan dan mendorong dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS/BOP di MTsN 1 Pringsewu. Selain itu, LSM GAPURA juga menyatakan akan menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung agar dilakukan penelaahan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami juga berharap pihak MTsN 1 Pringsewu, Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung memberikan penjelasan kepada publik mengenai pengelolaan anggaran tersebut, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas dan transparan. Dan kami juga menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bertujuan mendorong tata kelola anggaran pendidikan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah sampai adanya hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang. ” Tutupnya.
Hingga Berita Ini di publikasikan pihak MTSN 1 Pringsewu belum ada yang bisa di hubungi untuk memberikan klarifikasi atas dugaan diatas untuk keberimbangan berita.
Editor : Red

