Gampitalnews.id “01/8/26”
Bandar Lampung — Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung, memastikan akan melakukan penyampaian aspirasi secara langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung RI di Jakarta dalam waktu dekat, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya Minggu Depan.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ikhtiar konstitusional setelah berbagai aspirasi, kritik, dan tuntutan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung maupun dan Kejaksaan Tinggi lampung tidak memperoleh respons yang memadai.
Perlu diketahui, Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung, telah melaksanakan aksi penyampaian aspirasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dan Kejaksaan tinggi lampung Namun hingga saat ini, berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik belum dijawab secara terbuka maupun ditindaklanjuti secara konkret.
Menurut Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung,, pemerintah daerah tidak seharusnya bersikap pasif terhadap pelaksanaan tata kelola anggaran daerah yang dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi, koordinasi, serta menyampaikan kondisi riil pelaksanaan anggaran belanja daerah.
Pemerintah daerah tidak boleh memilih diam. Bungkam bukanlah bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” tegas Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung,
Di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung RI ALAK akan menyampaikan berbagai catatan kritis mengenai pelaksanaan tata kelola anggaran dibeberapa OPD dikabupaten Waykanan yaitu SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Way kanan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kabupaten Way kanan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Way kanan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kabupaten Way kanan
RSUD ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM Kabupaten Way kanan
2025 SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Way kanan yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat.
Adapun sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada KPK RI antara lain:
- Mendesak KPK Ri segera melakukan Investigatif secara profesional dan Menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 di:
Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan;
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan;
RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan; dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan. - Mendesak KPK RI membentuk tim khusus untuk melakukan audit bersama APIP/BPKP terhadap seluruh kegiatan yang diduga bermasalah guna memastikan ada atau tidaknyakerugian keuangan negara.
- Mendesak KPK RI memanggil dan memeriksa seluruh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa, serta pihak lain yang diduga mengetahui proses pelaksanaan kegiatan.
- Mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, dugaan mark-up, pekerjaan fiktif, pengurangan volume pekerjaan, penyalahgunaan wewenang, serta kemungkinan adanya persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa.
- Mendesak penyitaan dokumen kontrak, dokumen pertanggungjawaban, rekening terkait, serta barang bukti lain guna mencegah penghilangan alat bukti.
- Mendesak KPK RI menetapkan tersangka dan memproses hukum siapa pun yang terbukti bertanggung jawab tanpa pandang bulu, termasuk apabila melibatkan pejabat aktif maupun pihak swasta.
- Mendesak KPK RImenyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
- Dan apa bila ditemukan indikasi kerugian negara dan unsur tindak pidana korupsi, ALAK Lampung mendesak agar seluruh kerugian negara dipulihkan melalui mekanisme penyitaan, perampasan aset, dan pengembalian ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
ALAK LAMPUNG menilai bahwa besarnya anggaran publik yang dikelola pemerintah harus diikuti dengan tingkat akuntabilitas yang sama besarnya. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari sensasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana dijamin konstitusi. Ketika ruang dialog di daerah tidak menghasilkan jawaban yang memadai, maka sudah menjadi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum,”
Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ALAK mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari perayaan seremonial, tetapi juga dari keberanian negara mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, bebas dari penyalahgunaan kewenangan, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
ALAK LAMPUNG berharap seluruh institusi yang akan didatangi dapat menerima aspirasi masyarakat secara terbuka serta menindaklanjuti setiap persoalan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. “Tutupnya.
Narasumber : Penanggung Jawab Dpp LSM ALAK LAMPUNG : NOPIYANTO (Pimpinan Presedium)
Edotor : Red.

