GampitaLnews.my.id-Tanggamus, Juni 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SIDAK Lampung secara resmi akan melayangkan surat klarifikasi dan permintaan penjelasan dalam waktu dekat kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus terkait sejumlah kegiatan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. (06/06/2026).
Ketua LSM SIDAK Lampung, Mirfan Andika, S.H, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Menurut Andika, berdasarkan hasil penelusuran data, kajian dokumen pengadaan, informasi lapangan, serta laporan masyarakat, pihaknya menemukan sejumlah kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan total nilai anggaran mencapai Rp1.696.190.355 yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak dinas.
“Kami meminta klarifikasi resmi terkait beberapa kegiatan pengadaan dan pekerjaan fisik yang diduga memiliki persoalan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga manfaat yang diterima masyarakat. Tujuan kami adalah memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan dan masyarakat perikanan,” ujar Andika.
LSM SIDAK Lampung menyoroti sejumlah kegiatan, di antaranya pengadaan alat tangkap, sarana budidaya ikan air tawar, rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembangunan talud pantai, rehabilitasi kolam perikanan,pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan hingga pemeliharaan Exsavator dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 serta pembelian ban kendaraan dinas roda 4.
Dari hasil investigasi awal, LSM SIDAK Lampung mencatat beberapa indikasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain dugaan pengadaan yang tidak berbasis kebutuhan riil penerima manfaat, dugaan ketidakwajaran harga atau mark-up pada beberapa paket kegiatan, dugaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai spesifikasi teknis, indikasi pengulangan rekanan pemecahan dalam sejumlah paket pekerjaan untuk menghindari lelang, serta rendahnya dampak kegiatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
“Kami menemukan adanya indikasi yang patut didalami lebih lanjut oleh APH dan Insfektorat Tanggamus, terutama terkait kesesuaian spesifikasi barang dan pekerjaan, kewajaran harga pengadaan, serta efektivitas program pemeliharaan kendaraan dinas diduga fiktif, dengan anggaran yang dibiayai oleh APBD kab. Tanggamus. Semua ini tentu memerlukan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang,” tegasnya.
Berdasarkan analisis awal yang dilakukan LSM SIDAK Lampung, potensi ketidakwajaran penggunaan anggaran pada sejumlah kegiatan tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp350 juta hingga Rp500 juta. Namun demikian, Andika menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan memerlukan audit investigatif serta pemeriksaan teknis oleh lembaga yang berwenang.
LSM SIDAK Lampung meminta Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus untuk menjelaskan dasar perencanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, dokumen spesifikasi teknis dan RAB, data penerima manfaat bantuan, sistem pengawasan internal, serta evaluasi manfaat program terhadap masyarakat.
“Kami memberikan waktu selama 7 hari untuk memberikan penjelasan secara resmi. Jika tidak ada tanggapan atau klarifikasi yang memadai, maka kami akan meneruskan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, lembaga auditor negara, dan instansi terkait guna dilakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Andika.
LSM SIDAK Lampung menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, peduli dan membangun. Kami berharap Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dapat memberikan penjelasan yang terbuka sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif ditengah masyarakat”. Tutup Mirfan.
Editor : Tiem dan Red
Narasumber : Ketua Umum Lsm SiDAK LAMPUNG

