
GampitaLnews.Bandar Lampung,— Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung menyoroti dugaan KKN di tubuh Satker Dinas Perikanan Dan Perhubungan Kabupaten Tanggamus dalam prealisasian anggaran Tahun 2025 serta kebijakan pemerintah daerah kabupaten tanggamus.(21-05-2026)
Melalui Ketua Umum Noviyanto dengan sapaan Akrab Bung novi menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap transparansi dan keterbukaan publik terkait tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus dan dalam waktu dekat akan menggelar Aksi (Demonstrasi) di depan kantor Bupati dan Kantor Kejari Kab. Tanggamus.
“Langkah tersebut dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah dugaan penyimpangan anggaran pada beberapa kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus dan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.tegasnya
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, penelusuran dokumen kegiatan, serta pengumpulan data dari berbagai sumber, ALAK Lampung menemukan adanya indikasi ketidak sesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, penggunaan material di bawah standar, dugaan pengurangan volume pekerjaan fisik, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Ketua Umum ALAK Lampung Bung Novi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat kualitas pembangunan daerah.tegasnya
“Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mudah, penggunaan APBD seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan praktik penyimpangan yang terus berulang setiap tahun. Ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat,” tegas ALAK Lampung.
Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian publik di antaranya:
- Belanja barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus sebesar Rp 442.541.135;
- Prealisasian Anggaran tahun 2025 pada tubuh satker dinas Perikanan tanggamus diantara nya :
Pengadaan alat tangkap perikanan,
Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pembangunan talud pantai,
Pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan, Pemeliharaan alat berat excavator, Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Roda Emoat), dan Rehabilitasi kolam perikanan.
ALAK Lampung menilai terdapat indikasi pola pengelolaan anggaran yang tidak sehat dan berpotensi mengarah pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), khususnya terkait pelaksanaan kegiatan fisik yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan nilai anggaran yang dibayarkan.
Dari hasil estimasi investigatif awal, terdapat dugaan potensi kerugian keuangan negara yang berkisar antara 15% hingga 30% dari beberapa paket pekerjaan yang menjadi objek investigasi.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal transparansi publik dan penegakan hukum, ALAK Lampung menyatakan akan melaksanakan Aksi Akbar pada:
Hari/Tanggal : Senin, 25 Mei 2026 Titik Aksi : Kantor Bupati Tanggamus –
Kejaksaan Negeri Tanggamus.
Aksi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Tanggamus membuka secara transparan seluruh dokumen penggunaan anggaran terkait kegiatan yang menjadi sorotan;
- Mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum melakukan audit investigatif terhadap kegiatan yang diduga bermasalah.
- Mendesak Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.
- Meminta evaluasi terhadap pejabat pengguna anggaran, PPTK, konsultan pengawas dan rekanan pelaksana;
Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik KKN.
ALAK Lampung menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal uang rakyat agar digunakan secara benar dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai APBD hanya menjadi bancakan oknum pejabat dan rekanan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat melalui pembangunan yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata,” tutup bung novi ketua umum ALAK Lampung. (Red)
Editor : Red