gampitalnews.id_TANGGAMUS – Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, kini tengah menjadi sorotan tajam dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat
Alokasi anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk penguatan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diduga kuat telah dialihkan secara sepihak sekitar 40 persen untuk membiayai kegiatan lain di luar perencanaan
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun di lapangan, anggaran BUMDes untuk pos ketahanan pangan tahap pertama TA 2025 sebenarnya sudah berhasil dicairkan dan masuk ke rekening resmi pengurus BUMDes pekon terkait
Menurut keterangan salah seorang warga setempat berinisial HM, pihak aparatur pekon diduga sengaja mengambil kembali dana tersebut secara sepihak untuk dialihkan ke kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan awal
“Tindakan pemindahan anggaran secara sepihak ini memicu keterlambatan realisasi program kerja BUMDes tersebut,” ungkap HM kepada awak media
Sesuai dengan aturan prioritas penggunaan Dana Desa TA 2025, pemerintah pusat menginstruksikan setiap pekon untuk mengalokasikan minimal 20 persen anggarannya demi mendukung program ketahanan pangan nabati dan hewani. Salah satu jalur resminya adalah melalui penyertaan modal BUMDes guna menyokong swasembada pangan di tingkat desa
Secara regulasi, tindakan mengambil kembali uang yang sudah masuk ke rekening BUMDes dinilai cacat prosedur. Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dana yang sudah dicairkan ke BUMDes statusnya telah berubah menjadi “Kekayaan Desa yang Dipisahkan”. Artinya, modal tersebut sudah menjadi milik badan hukum BUMDes dan tidak boleh ditarik kembali oleh aparatur pekon tanpa mekanisme yang sah
Jika terjadi kondisi darurat yang mengharuskan adanya perubahan program kerja pada tahun berjalan, aturan perundang-undangan mewajibkan proses tersebut ditempuh melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan. Hasil Musdes itu pun harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan resmi ke dalam dokumen Perubahan APBDes (APBDes-P TA 2025), bukan dipindahkan “di bawah tangan” secara sepihak
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Pekon Sidomulyo belum bisa dihubungi untuk memberikan konfirmasi ataupun klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.
Atas keganjilan ini, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan mengusut tuntas indikasi penyimpangan tersebut
Pengalihan anggaran tanpa Musdes dan dokumen perubahan APBDes yang sah berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang, dan dapat dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

