GAMPITALNEWS.MY.ID-LAMPUNG.TANGGAMUS | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2026 di SMP Negeri 1 Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan serius LSM GAPPURA Lampung. Hasil investigasi awal lembaga tersebut menemukan sejumlah informasi yang memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi, mekanisme pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. (11-11-26)
Sorotan semakin menguat setelah muncul keterangan mengenai pencairan Dana BOS triwulan III Tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp157.850.000 yang diduga dilakukan langsung oleh kepala sekolah tanpa melibatkan bendahara sekolah.
Lebih ironis lagi, berdasarkan keterangan salah seorang guru yang enggan disebutkan identitasnya kepada Tim Investigasi GAPPURA, uang hasil pencairan dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut disebut-sebut dibawa pulang oleh kepala sekolah.
Kepada Tim Investigasi, Narasumber tersebut menyampaikan :
“Iya Pak, Kepsek tidak pernah masuk. Terus masalah Dana BOS kami tidak tahu untuk kegunaannya. Dan juga setahu saya pada pengambilan Dana BOS triwulan ketiga kemarin Pak Kepsek langsung sendiri yang mencairkan dana tersebut dan tidak bersama bendahara. Uang Dana BOS yang dicairkan sendiri itu dibawa pulang oleh Pak Kepsek.”paparnya
Keterangan tersebut menjadi informasi penting yang harus segera diuji kebenarannya melalui pemeriksaan dokumen pencairan, rekening koran, pembukuan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
RP157,85 JUTA DICAIKAN SENDIRI? PUBLIK BERHAK BERTANYA…..!!!!
Apabila informasi tersebut benar, maka muncul pertanyaan mendasar: mengapa pencairan dana sebesar Rp157.850.000 diduga dilakukan tanpa melibatkan bendahara? Apa dasar mekanisme pencairan tersebut? Untuk kepentingan apa uang tersebut dibawa pulang? Di mana dana itu disimpan dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, Dana BOS merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan dan harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan yang berlaku.
TRANSPARANSI TERHADAP GURU SAJA DIPERTANYAKAN, BAGAIMANA DENGAN WALI MURID DAN MASYARAKAT??????
Hal lain yang menjadi perhatian GAPPURA adalah keterangan guru yang menyebut tidak mengetahui secara jelas penggunaan Dana BOS di sekolah. Minimnya keterbukaan kepala sekolah terhadap lingkungan internal sekolah tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas.
“Jika kepada para guru saja informasi penggunaan anggaran diduga tidak tersampaikan secara memadai, bagaimana dengan wali murid, masyarakat, media, maupun lembaga sosial kontrol seperti kami, yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam mengawasi penggunaan uang negara?? “Tegas Ketua GAPPURA LAMPUNG.
“Lanjut ketua GAPPURA, Jangan sampai pengelolaan anggaran pendidikan berjalan dalam ruang tertutup, sementara masyarakat yang turut membiayai negara melalui pajak justru tidak mendapatkan informasi yang memadai. Transparansi bukan sekadar formalitas administrasi. Keterbukaan pengelolaan Dana BOS merupakan bagian penting dari upaya mencegah penyimpangan dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik. “Ungkanya.
GAPPURA LAMPUNG GERAM! SIAP LAPORKAN KE INSPEKTORAT DAN KEJARI TANGGAMUS :
Ketua Umum LSM GAPPURA Lampung, Umroh Mahendra, S.Sos.I, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan informasi dugaan kejanggalan pengelolaan Dana BOS SMPN 1 Sumberejo berhenti sebatas menjadi pembicaraan.
GAPPURA menyatakan akan membawa persoalan ini kepada Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk meminta pemeriksaan serta penelusuran menyeluruh.
“Menurut Tim Investigasi GAPPURA,M. Andika,. S.H, pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas melihat laporan pertanggungjawaban di atas meja. Aparat pengawas harus menelusuri aliran dana, mekanisme pencairan, penggunaan anggaran, hingga kesesuaian antara laporan administrasi dengan realisasi kegiatan di lapangan. “Tutupnya.
TUNTUTAN TEGAS LSM GAPPURA LAMPUNG:
1. Mendesak Inspektorat Kabupaten Tanggamus segera melakukan audit khusus terhadap pengelolaan Dana BOS SMPN 1 Sumberejo Tahun Anggaran 2026.
2. Mendesak Kejaksaan Negeri Tanggamus menindaklanjuti laporan GAPPURA dan melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur hukum.
3. Memeriksa secara menyeluruh pencairan Dana BOS triwulan III sebesar Rp157.850.000, termasuk siapa yang melakukan pencairan, mekanisme pengambilan, penyimpanan, serta penggunaan dana tersebut.
4. Memeriksa rekening koran, RKAS, buku kas umum, bukti transaksi, kuitansi, nota pembelian, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban Dana BOS.
5. Meminta klarifikasi kepala sekolah dan bendahara terkait dugaan pencairan tanpa keterlibatan bendahara.
6. Memeriksa kesesuaian seluruh penggunaan Dana BOS dengan kebutuhan operasional sekolah dan ketentuan petunjuk teknis yang berlaku.
7. Memeriksa kedisiplinan dan kehadiran kepala sekolah dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
8. Mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus memberikan penjelasan dan melakukan pengawasan secara serius, bukan sekadar menunggu munculnya persoalan.
9. Meminta hasil pemeriksaan dan tindak lanjut disampaikan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
JANGAN BIARKAN DANA PENDIDIKAN MENJADI RUANG GELAP PERTANGGUNGJAWABAN!
GAPPURA menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang mencairkan uang, melainkan bagaimana uang negara tersebut dikelola, digunakan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan.
Rp157.850.000 bukan jumlah yang kecil. Setiap rupiahnya harus dapat ditelusuri. Apabila seluruh mekanisme telah sesuai ketentuan, kepala sekolah tentu memiliki kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikannya melalui dokumen yang sah.
Namun apabila pemeriksaan menemukan penyimpangan, tidak boleh ada pembiaran dan tidak boleh ada pihak yang kebal dari proses hukum.
Kini PUBLIK MENUNGGU JAWABAN :
Mengapa pencairan Dana BOS triwulan III sebesar Rp157.850.000 diduga dilakukan sendiri oleh kepala sekolah? Mengapa uang tersebut disebut dibawa pulang? Bagaimana pertanggungjawabannya? Dan mengapa para guru disebut tidak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti dan transfaransi di hadapan publik.
Seluruh informasi mengenai dugaan pencairan dan pengelolaan Dana BOS tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan pihak berwenang. Keterangan guru merupakan informasi narasumber dan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala SMPN 1 Sumberejo, bendahara sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, serta pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan bukti pendukung demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Pemberitaan ini menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana prinsip hukum yang berlaku, termasuk Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“UANG NEGARA WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN! DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN, BUKAN UNTUK DIKELOLA TANPA TRANSPARANSI”
Editor : Red
Narasumber :pres rilis Lsm GAPPURA
