Gampitalnews.my.id-
LAMPUNG TANGGAMUS — Pengelolaan dana pendidikan di SMAN 1 Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, menjadi sorotan. Satuan pendidikan tersebut disebut mendapatkan Bantuan kuciran dana Bos Sebesar Rp152.190.000 yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. (16/09/26)
namun di tengah besarnya dana yang dikelola, muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat : sejauh mana fungsi pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung benar-benar berjalan?
Sorotan tersebut disampaikan LSM GAPPURA Lampung (Gerakan Pemuda Pantau Korupsi dan Gratifikasi). Ketua Umum GAPPURA Lampung, Umroh Mahendra, S.Sos.I, menegaskan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Disdikbud Provinsi Lampung melalui agenda Aksi dan audiensi.
GAPPURA meminta Disdikbud Lampung tidak sekadar memeriksa dokumen administrasi, tetapi turun langsung ke SMAN 1 Pematang Sawa untuk melakukan klarifikasi dan mencocokkan antara perencanaan, anggaran, realisasi kegiatan, serta kondisi faktual di lapangan.
BOS DAN PIP DIPERTANYAKAN
Menurut informasi yang diterima GAPPURA dari wali murid dan masyarakat sekitar, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan, termasuk dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan BOS dan PIP.
Sorotan juga mencakup dugaan pengondisian pembuatan seragam bagi calon siswa baru serta dugaan penarikan biaya daftar ulang. Selain itu, mekanisme pembagian PIP juga dipertanyakan karena terdapat informasi mengenai siswa yang disebut kurang mampu namun diduga tidak menerima bantuan, sementara terdapat penerima lain yang dinilai masyarakat berasal dari keluarga relatif mampu.
GAPPURA meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai pelanggaran, melainkan diperiksa berdasarkan data dan ketentuan resmi.
“Kami tidak sedang memvonis pihak sekolah. Kami meminta Disdikbud turun dan membuktikan sendiri. Kalau semuanya sesuai juklak dan juknis, sampaikan secara terbuka kepada publik. Kalau ada ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Umroh Mahendra, S.Sos.I.
GAPPURA: JANGAN BIARKAN PENGAWASAN BERHENTI DI ATAS KERTAS!
GAPPURA menilai pengawasan terhadap dana pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif.
Pihaknya mendesak Disdikbud Provinsi Lampung segera memanggil kepala sekolah, bendahara, serta pihak terkait dalam pengelolaan BOS dan PIP SMAN 1 Pematang Sawa untuk memberikan klarifikasi.
“Fungsi pengawasan adalah amanah. Jangan hanya menunggu laporan dan jangan sampai selesai di administrasi. Turun langsung ke lapangan, dengarkan wali murid, periksa dokumen dan lihat realisasi kegiatannya.
”Bagi GAPPURA, pertanyaan publik bukan hanya soal berapa besar dana yang diterima, tetapi untuk apa dana tersebut digunakan, bagaimana perencanaannya, apakah realisasinya sesuai ketentuan, dan seberapa besar manfaatnya bagi peserta didik.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN DISDIKBUD LAMPUNG
GAPPURA menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat titik terang.
Publik kini menunggu langkah konkret Disdikbud Provinsi Lampung. Apakah dugaan dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan segera diverifikasi secara langsung?
GAPPURA berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara transparan, objektif dan tanpa tebang pilih, tentunya berdasarkan fakta dan dokumen yang terverifikasi.
Hak jawab: Pihak SMAN 1 Pematang Sawa dan Disdikbud Provinsi Lampung diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab atas informasi dari lembaga dan media diatas dengan tujuan untuk keberimbangan berita. (*)

