• News
  • Pemerintah
  • Opini
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • REDAKSI-
Kamis, November 19, 2026
  • Login
GAMPITA LNEWS
  • Home
  • News
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • REDAKSI-
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • REDAKSI-
No Result
View All Result
GAMPITA LNEWS
No Result
View All Result
Home News

DANA BOS–PIP SMAN 1 PEMATANG SAWA DISOROT…..! GAPPURA AKAN GELAR AUDIENSI KEDISDIKBUD LAMPUNG, : DESAK DISDIKBUD LAMPUNG TURUN LANGSUNG PERIKSA SECARA MENYELURUH.

Gampita Lampung News by Gampita Lampung News
September 16, 2026
in News
0
DANA BOS–PIP SMAN 1 PEMATANG SAWA DISOROT…..! GAPPURA AKAN GELAR AUDIENSI KEDISDIKBUD LAMPUNG, : DESAK DISDIKBUD LAMPUNG TURUN LANGSUNG PERIKSA SECARA MENYELURUH.
0
SHARES
38
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Gampitalnews.my.id-

LAMPUNG TANGGAMUS — Pengelolaan dana pendidikan di SMAN 1 Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, menjadi sorotan. Satuan pendidikan tersebut disebut mendapatkan Bantuan kuciran dana Bos Sebesar Rp152.190.000 yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. (16/09/26)

namun di tengah besarnya dana yang dikelola, muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat : sejauh mana fungsi pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung benar-benar berjalan?

Sorotan tersebut disampaikan LSM GAPPURA Lampung (Gerakan Pemuda Pantau Korupsi dan Gratifikasi). Ketua Umum GAPPURA Lampung, Umroh Mahendra, S.Sos.I, menegaskan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Disdikbud Provinsi Lampung melalui agenda Aksi dan audiensi.

GAPPURA meminta Disdikbud Lampung tidak sekadar memeriksa dokumen administrasi, tetapi turun langsung ke SMAN 1 Pematang Sawa untuk melakukan klarifikasi dan mencocokkan antara perencanaan, anggaran, realisasi kegiatan, serta kondisi faktual di lapangan.

BOS DAN PIP DIPERTANYAKAN

Menurut informasi yang diterima GAPPURA dari wali murid dan masyarakat sekitar, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan, termasuk dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan BOS dan PIP.

Sorotan juga mencakup dugaan pengondisian pembuatan seragam bagi calon siswa baru serta dugaan penarikan biaya daftar ulang. Selain itu, mekanisme pembagian PIP juga dipertanyakan karena terdapat informasi mengenai siswa yang disebut kurang mampu namun diduga tidak menerima bantuan, sementara terdapat penerima lain yang dinilai masyarakat berasal dari keluarga relatif mampu.

GAPPURA meminta persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai pelanggaran, melainkan diperiksa berdasarkan data dan ketentuan resmi.

“Kami tidak sedang memvonis pihak sekolah. Kami meminta Disdikbud turun dan membuktikan sendiri. Kalau semuanya sesuai juklak dan juknis, sampaikan secara terbuka kepada publik. Kalau ada ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Umroh Mahendra, S.Sos.I.

GAPPURA: JANGAN BIARKAN PENGAWASAN BERHENTI DI ATAS KERTAS!

GAPPURA menilai pengawasan terhadap dana pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif.

Pihaknya mendesak Disdikbud Provinsi Lampung segera memanggil kepala sekolah, bendahara, serta pihak terkait dalam pengelolaan BOS dan PIP SMAN 1 Pematang Sawa untuk memberikan klarifikasi.

“Fungsi pengawasan adalah amanah. Jangan hanya menunggu laporan dan jangan sampai selesai di administrasi. Turun langsung ke lapangan, dengarkan wali murid, periksa dokumen dan lihat realisasi kegiatannya.

”Bagi GAPPURA, pertanyaan publik bukan hanya soal berapa besar dana yang diterima, tetapi untuk apa dana tersebut digunakan, bagaimana perencanaannya, apakah realisasinya sesuai ketentuan, dan seberapa besar manfaatnya bagi peserta didik.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN DISDIKBUD LAMPUNG

GAPPURA menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat titik terang.

Publik kini menunggu langkah konkret Disdikbud Provinsi Lampung. Apakah dugaan dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan segera diverifikasi secara langsung?

GAPPURA berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara transparan, objektif dan tanpa tebang pilih, tentunya berdasarkan fakta dan dokumen yang terverifikasi.

Hak jawab: Pihak SMAN 1 Pematang Sawa dan Disdikbud Provinsi Lampung diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab atas informasi dari lembaga dan media diatas dengan tujuan untuk keberimbangan berita. (*)

Previous Post

98 kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri dilantik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung,

Next Post

“Temuan LHP BPK Tahun 2025 di Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran Menjadi Sorotan Tajam” Lsm Waspada Lampung Agendakan Aksi Akbar : Minta Klarifikasi Tertulis.

Gampita Lampung News

Gampita Lampung News

Next Post
“Temuan LHP BPK Tahun 2025 di Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran Menjadi Sorotan Tajam” Lsm Waspada Lampung Agendakan Aksi Akbar : Minta Klarifikasi  Tertulis.

"Temuan LHP BPK Tahun 2025 di Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran Menjadi Sorotan Tajam" Lsm Waspada Lampung Agendakan Aksi Akbar : Minta Klarifikasi Tertulis.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Browse by Category

  • Bandar Lampung
  • gampitalnews
  • Kab. Tanggamus
  • News
  • Pemerintah
  • Provinsi Lampung
  • Media ONLINE GAMPITALNEWS.MY.ID
  • REDAKSI-
  • Tentang Kami
Alamat : Jalan. Ir. H. Juanda KM. 07 Kota Agung Barat, Tanggamus. Tlfn. 0877-6713-11999

© 2024 Gampita LNews - Platform berita digital yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya.

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintah
  • Opini
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • REDAKSI-

© 2024 Gampita LNews - Platform berita digital yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In