• News
  • Pemerintah
  • Opini
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • REDAKSI-
Kamis, November 19, 2026
  • Login
GAMPITA LNEWS
  • Home
  • News
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • REDAKSI-
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • REDAKSI-
No Result
View All Result
GAMPITA LNEWS
No Result
View All Result
Home News

Aliansi Lampung Bersatu Gelar Aksi Akbar “HENTIKAN PEMBIARAN, BONGKAR DUGAAN PENYIMPANGAN PROGRAM BADAN GIZI NASIONAL (BGN) DI PROVINSI LAMPUNG”

Gampita Lampung News by Gampita Lampung News
Juni 25, 2026
in News
0
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

GampitaLnews.id-Bandar Lampung

Program Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan salah satu program strategis nasional yang dibentuk untuk menjamin pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Lampung, berbagai persoalan yang muncul telah menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.Kami menilai bahwa sejumlah insiden dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BGN, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut patut diduga merupakan bagian dari persoalan tata kelola yang lebih luas, yang selama ini tidak mendapatkan pengawasan dan pembenahan secara serius.

ALAM BAKA (Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran) menemukan adanya berbagai indikasi yang perlu ditelusuri secara mendalam terkait pelaksanaan program di lapangan. Di antaranya adalah dugaan penggunaan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai standar, lemahnya pengawasan terhadap proses distribusi dan penyediaan bahan pangan, serta berbagai praktik yang berpotensi mengabaikan prinsip kualitas, keamanan, dan keselamatan penerima manfaat program.Lebih jauh,

“kami menyoroti adanya dugaan pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah SPPG di Provinsi Lampung. Hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah evaluasi dan perbaikan yang komprehensif, transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.Ujarnya

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas fungsi pengawasan dan akuntabilitas pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami juga memandang bahwa penutupan beberapa SPPG yang bermasalah tidak dapat dijadikan solusi utama. Langkah tersebut hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Penutupan tanpa pembenahan sistem berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja, pelaku usaha lokal, serta masyarakat penerima manfaat, sementara praktik-praktik yang diduga bermasalah masih dapat berlangsung di tempat lain.

“kami menerima berbagai informasi dan temuan awal yang mengindikasikan adanya praktik-praktik yang patut diduga mengarah pada perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program BGN di Provinsi Lampung. Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran sebagai “mafia program”, mengatur dan memperjualbelikan penentuan titik lokasi pelaksanaan program, mengendalikan akses pengelolaan SPPG, hingga menciptakan pola monopoli yang berpotensi menutup kesempatan pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi secara adil dan terbuka.Apabila dugaan-dugaan tersebut benar adanya, maka kondisi ini bukan hanya mencederai tujuan mulia program pemenuhan gizi nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, merusak iklim usaha yang sehat, serta menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas.Tegas Kord. Aliansi Akam Baka

Selain berbagai persoalan tersebut, ALAM BAKA (Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran) juga menyoroti kondisi pelaksanaan Program Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, hingga pertengahan tahun 2026 tercatat terdapat sekitar 68 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Tanggamus. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 15 dapur yang diketahui telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap aspek perizinan, standar kelayakan operasional, serta mekanisme pengawasan yang seharusnya dilakukan sejak awal pelaksanaan program.

“Maka dari itu kami meminta agar seluruh mekanisme pengelolaan SPPG yang telah berjalan dilakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh, baik dari aspek administrasi, perizinan, tata kelola, penggunaan anggaran, maupun kepatuhan terhadap ketentuan teknis yang berlaku.Kami memandang bahwa audit dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai aturan serta menjamin akuntabilitas kepada publik.

Di samping itu Aliansi tersebut juga menyampaikan dengan tegas, program MBG perlu dilakukan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program, karena tidak menutup kemungkinan adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai tameng, pelindung, atau pihak yang memberikan kemudahan terhadap aktivitas yang selama ini telah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi yang memadai. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuntutan : Audit dan Evaluasi Seluruh SPPG di Kabupaten Tanggamus Mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Tanggamus, termasuk aspek perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), standar operasional, tata kelola, penggunaan anggaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pengawasannya, guna memastikan tidak terdapat praktik penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan dan penindakan terhadap pejabat atau pihak-pihak yang berada di tingkat pusat. Aparat penegak hukum harus menelusuri secara menyeluruh seluruh mata rantai pelaksanaan program hingga ke daerah-daerah, termasuk berbagai dugaan praktik penyimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Setiap pihak yang terlibat, baik aktor lapangan, perantara, oknum pengelola, maupun pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan praktik tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut, ALAM BAKA (Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran) menyatakan sikap:KAMI MENUNTUT:

1. Audit Investigatif Menyeluruh Mendesak dilakukannya audit investigatif independen terhadap seluruh pelaksanaan Program Badan Gizi Nasional di Provinsi Lampung, termasuk pengelolaan SPPG, mekanisme penunjukan dan penentuan lokasi, rantai distribusi bahan pangan, serta penggunaan anggaran yang terkait.

2. Evaluasi dan Pertanggungjawaban KPPG Lampung Menuntut KPPG Provinsi Lampung untuk membuka seluruh informasi pelaksanaan program kepada publik serta bertanggung jawab atas dugaan lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terjadi.

3. Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih Mendesak Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program BGN di Provinsi Lampung.

4. Bongkar Dugaan Mafia Program BGN Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik mafia yang mengatur penentuan titik lokasi, proses pengelolaan SPPG, serta berbagai bentuk intervensi yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi, kolusi, monopoli, dan penyalahgunaan kewenangan.

5. Usut Dugaan Monopoli Pengelolaan SPPG Menuntut dilakukannya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga menguasai atau mengendalikan pengelolaan SPPG secara tidak sehat sehingga menutup ruang partisipasi pelaku usaha lokal dan menciptakan persaingan yang tidak adil.

6. Hentikan Penggunaan Bahan Pangan yang Tidak Memenuhi Standar Menuntut adanya pengawasan ketat terhadap kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program serta pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti mengabaikan standar keamanan dan kelayakan pangan.

7. Libatkan Pelaku Usaha Lokal Secara Adil dan Transparan Mendorong terciptanya sistem pengelolaan program yang terbuka, profesional, dan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha lokal tanpa diskriminasi maupun praktik penguasaan oleh kelompok tertentu.

8. Transparansi Total Pelaksanaan Program Menuntut keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran, mekanisme penunjukan mitra, penentuan lokasi SPPG, serta seluruh proses pelaksanaan program agar dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat.

PENEGASAN SIKAP Kami menegaskan bahwa Program Badan Gizi Nasional adalah program untuk rakyat, bukan untuk menjadi ruang bagi praktik penyimpangan, monopoli, ataupun perburuan keuntungan oleh segelintir pihak.Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan setiap pelaksanaan program harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta keadilan.

“Apabila tuntutan ini tidak mendapatkan respons yang serius dan langkah konkret dari pihak-pihak yang berwenang, maka ALAM BAKA bersama elemen masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan ini melalui berbagai langkah konstitusional, termasuk aksi-aksi massa yang lebih besar sebagai bentuk kontrol sosial dan tekanan publik.tutup Bung Noviyanto

HENTIKAN PEMBIARAN!BONGKAR DUGAAN PENYIMPANGAN!USUT MAFIA PROGRAM BGN!SELAMATKAN HAK MASYARAKAT LAMPUNG!

ALAM BAKA Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan AnggaranLampung, 2026

Editor : Red

Narasumber : Aliansi ALam Barka

Previous Post

Bupati Tanggamus buka Sosialisasi Pencegahan Korupsi bersama Forum Penyuluh Anti Korupsi (FPAK) Provinsi Lampung : Tegaskan Komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Next Post

ALIANSI LAMPUNG BERSATU (ALAM BAKA) Gelar Aksi Jilid II : Desak Audit Investigatif Secara Menyeluruh Program MBG Tampa Tebang Pilih.

Gampita Lampung News

Gampita Lampung News

Next Post

ALIANSI LAMPUNG BERSATU (ALAM BAKA) Gelar Aksi Jilid II : Desak Audit Investigatif Secara Menyeluruh Program MBG Tampa Tebang Pilih.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Browse by Category

  • Bandar Lampung
  • gampitalnews
  • Kab. Tanggamus
  • News
  • Pemerintah
  • Provinsi Lampung
  • Media ONLINE GAMPITALNEWS.MY.ID
  • REDAKSI-
  • Tentang Kami
Alamat : Jalan. Ir. H. Juanda KM. 07 Kota Agung Barat, Tanggamus. Tlfn. 0877-6713-11999

© 2024 Gampita LNews - Platform berita digital yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya.

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintah
  • Opini
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • REDAKSI-

© 2024 Gampita LNews - Platform berita digital yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In