Gampitalnews.id-Bandar Lampung, 9 Juli 2026 – Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025.
Dalam aksi tersebut, ALAK Lampung menyoroti sejumlah realisasi belanja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurut hasil penelusuran awal organisasi memerlukan pendalaman lebih lanjut terkait efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Beberapa OPD yang menjadi perhatian ALAK Lampung antara lain:
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan realisasi belanja sebesar Rp15.282.190.896.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan dengan realisasi belanja sebesar Rp1.933.457.490.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dengan realisasi belanja sebesar Rp2.994.410.646,
4. termasuk pada pos belanja makanan dan minuman rapat, alat tulis kantor, bahan cetak, serta pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
5. RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan dengan realisasi belanja sebesar Rp9.412.156.635.
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan, yang juga masuk dalam rangkaian kajian dan pengumpulan data ALAK Lampung.
Dalam orasinya, Ketua ALAK Lampung menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikator awal yang dinilai layak untuk didalami lebih lanjut.
Menurutnya, besarnya realisasi anggaran harus diikuti dengan manfaat yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.tegasnyaALAK Lampung menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Lsm Alak menyampaikan bahwa dalam kajian yang dilakukan masih akan dilengkapi dengan dokumen pendukung, analisis administrasi, serta indikator-indikator lainnya sebelum disampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan. Namun apabila hasil pendalaman telah memenuhi indikator yang diperlukan, ALAK Lampung akan segera menyampaikan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Lampung agar dilakukan telaah sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Ketua ALAK Lampung dalam orasinya.
ALAK Lampung berharap Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan perhatian serius terhadap setiap laporan masyarakat yang disampaikan berdasarkan data dan dokumen, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Melalui aksi ini, ALAK Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan APBD agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan. Tutupnya.
Editor : Red
Narasumber : Lsm ALAK LAMPUNG

