• News
  • Pemerintah
  • Opini
  • Pendidikan
  • Pariwisata
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • REDAKSI-
Jumat, November 20, 2026
  • Login
GAMPITA LNEWS
  • Home
  • News
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • REDAKSI-
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • REDAKSI-
No Result
View All Result
GAMPITA LNEWS
No Result
View All Result
Home News

Gampita Lampung News by Gampita Lampung News
Agustus 24, 2026
in News
0
0
SHARES
23
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

GampitaLnews.my.id – Bandar Lampung, 24 Agustus 2026 – Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 27 Agustus 2026, di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan tindak lanjut atas hasil penelusuran, kajian serta surat-surat klarifikasi ALAK Lampung terhadap dugaan persoalan tata kelola keuangan dan pengadaan barang/jasa pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025/2026.

AKSI tersebut disampaikan Lembaga Alak sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Khususnya di kabupaten Lampung Utara.

Lembaga ALAK Lampung juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangan Tata kelola anggaran di beberapa OPD di kabupaten Lampung Utara.

Adapun sejumlah OPD yang menjadi perhatian ALAK Lampung meliputi:

  1. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);Dinasnas Pendidikan;Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
  3. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara,
  4. Dan khususnya terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Ketua Umum ALAK Lampung, Noviyanto menilai sejumlah data dan pola belanja yang telah dikaji menunjukkan adanya red flag tata kelola anggaran yang layak diperiksa secara lebih mendalam oleh aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum.

“Kami sedang tidak memberikan vonis terhadap pihak tertentu. Namun, indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan uang publik tidak boleh dibiarkan berhenti sebagai persoalan administrasi semata. Sebab, ketika anggaran negara atau daerah telah direalisasikan, maka pertanggungjawabannya bukan hanya kepada atasan atau auditor, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik uang publik. “Ujarnya.

ALAK JUGA MEMPERTANYAKAN: UANG RAKYAT DIBELANJAKAN UNTUK APA?

Dalam kajian terhadap sejumlah OPD tersebut, ALAK menemukan sejumlah pola belanja yang perlu mendapatkan perhatian, mulai dari belanja rutin, pemeliharaan, kegiatan seremonial, konsumsi, pengadaan barang/jasa hingga pola kegiatan yang diduga berulang.Khusus Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara, misalnya, berdasarkan data yang menjadi bahan kajian ALAK, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai:Rp1.454.626.003, Sedangkan pada Tahun 2026 telah terdapat realisasi: Rp1.661.292.190, Dengan total dua tahun mencapai:Rp3.115.918.193,

ALAK mempertanyakan output dan outcome dari anggaran tersebut karna persoalan APBD bukan hanya mengenai apakah uang telah terserap, Persoalan utamanya adalah apakah uang tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

SERAPAN ANGGARAN BUKAN PRESTASI JIKA MANFAATNYA TIDAK TERBUKTI.

Lembaga ALAK juga menyoroti sejumlah belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara, termasuk belanja pemeliharaan serta belanja rutin lainnya yang membutuhkan pengujian terhadap volume, harga, spesifikasi, pelaksanaan pekerjaan dan kewajaran pertanggungjawaban.

Sementara pada BPKAD, Dinas Pendidikan serta Bagian Umum Sekretariat Daerah,Lembaga Alak meminta agar tata kelola anggaran dan pengadaan barang/jasa diperiksa secara menyeluruh, terutama terhadap kegiatan atau paket yang mempunyai nilai signifikan dan dilakukan secara berulang.

JANGAN HANYA PERIKSA SPJ — PERIKSA APA YANG SEBENARNYA TERJADI.

ALAK Lampung menduga terdapat sejumlah aspek yang patut diuji, antara lain:- kewajaran harga dan volume;- kesesuaian antara anggaran dengan kebutuhan riil;- kualitas dan keberadaan output kegiatan;- efektivitas serta manfaat kegiatan;- pengulangan kegiatan dari tahun ke tahun;- pola penggunaan penyedia/rekanan;- kemungkinan konflik kepentingan;- kemungkinan pengaturan spesifikasi;- potensi pemecahan paket;- kesesuaian pekerjaan dengan kontrak;- serta kemungkinan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan.

“Sekali lagi Kami tegaskan Alak menempatkan seluruh persoalan tersebut sebagai dugaan dan red flag yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, bukan sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya mark-up, pekerjaan fiktif, manipulasi dokumen, pengaturan pengadaan, konflik kepentingan, pembayaran tidak sesuai pekerjaan, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dan memenuhi unsur tindak pidana, maka kami mendesak aparat penegak hukum tidak ragu melakukan proses hukum. “Tegas Ketua Umum Alak Lampung Noviyanto.

Lembaga Alak Lampung juga Menyampaikan Dalam aksi pada 27 Agustus 2026, ALAK Lampung akan mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung dan Membawa Beberapa Tuntutan Terkait Dugaan KKN dalam Tatakelola Anggaran Di Beberapa OPD Yang ada di Kabupaten Lampung Utara Diantaranya :

  1. SEGERA MENELAAH DAN MENYELIDIKI dugaan penyimpangan tata kelola keuangan pada sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025/2026.
  2. MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF terhadap kegiatan dan paket pengadaan yang memiliki indikasi ketidakwajaran.
  3. MEMBUKA DAN MEMERIKSA SELURUH RANTAI PENGADAAN, mulai dari perencanaan, HPS, spesifikasi, pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan hingga pembayaran.
  4. MENELUSURI POLA REKANAN, khususnya apabila terdapat penyedia yang mendapatkan pekerjaan secara berulang dengan pola yang tidak wajar.
  5. MEMERIKSA POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN antara pejabat pengelola anggaran dengan pihak penyedia.
  6. MENGUJI OUTPUT DAN OUTCOME setiap kegiatan, bukan hanya kelengkapan administrasi dan SPJ.
  7. MENELUSURI POTENSI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH apabila ditemukan ketidakwajaran dalam realisasi anggaran.
  8. MEMPROSES SECARA HUKUM apabila hasil penyelidikan menemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi maupun bentuk KKN lainnya.

27 AGUSTUS 2026: ALAK DATANG BUKAN UNTUK MENUDUH, TETAPI UNTUK MEMINTA KEPASTIAN HUKUM.

ALAK Lampung menegaskan:Kalau pengelolaan anggaran sudah benar, buka dan buktikan!Kalau kegiatan benar-benar terlaksana, tunjukkan outputnya!Kalau harga dan pengadaan sudah wajar, periksa dan buktikan secara terbuka!Tetapi apabila ditemukan penyimpangan dan kerugian keuangan daerah, jangan lindungi oknum—USUT DAN PROSES!

ALAK Lampung percaya bahwa pemerintahan yang bersih tidak takut terhadap audit dan transparansi.Yang harus takut adalah mereka yang menjadikan APBD sebagai ruang untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun jaringan rekanan.

APBD BUKAN UANG PEJABAT.-APBD BUKAN LAHAN REKANAN.-APBD ADALAH UANG RAKYAT. BUKA ANGGARANNYA – AUDIT KEGIATANNYA – PERIKSA REKANANNYA – USUT TUNTAS DAN PROSES JIKA TERBUKTI…..!!!!!!

    Editor : (RED)

    Narasumber : NOPIYANTO Ketua Umum DPP LSM ALAK LAMPUNG,. Prov. Lampung.

    Previous Post

    DPP LSM ALAK LAMPUNG DESAK KANWIL KEMENAG LAMPUNG EVALUASI TOTAL TATA KELOLA KEUANGAN KANTOR KEMENAG TANGGAMUS.

    Next Post

    Bupati tanggamus lantik 78 pejabat baru, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalisme “Perkuat Budaya Kerja Jalan Lurus”

    Gampita Lampung News

    Gampita Lampung News

    Next Post
    Bupati tanggamus lantik 78 pejabat baru, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalisme “Perkuat Budaya Kerja Jalan Lurus”

    Bupati tanggamus lantik 78 pejabat baru, Bupati Tekankan Integritas dan Profesionalisme "Perkuat Budaya Kerja Jalan Lurus"

    Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Browse by Category

    • Bandar Lampung
    • gampitalnews
    • Kab. Tanggamus
    • News
    • Pemerintah
    • Provinsi Lampung
    • Media ONLINE GAMPITALNEWS.MY.ID
    • REDAKSI-
    • Tentang Kami
    Alamat : Jalan. Ir. H. Juanda KM. 07 Kota Agung Barat, Tanggamus. Tlfn. 0877-6713-11999

    © 2024 Gampita LNews - Platform berita digital yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya.

    No Result
    View All Result
    • News
    • Pemerintah
    • Opini
    • Pendidikan
    • Pariwisata
    • Ekonomi
    • Kriminal
    • REDAKSI-

    © 2024 Gampita LNews - Platform berita digital yang menyajikan informasi terkini dan terpercaya.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In