Gampitalnews.id-Tanggamus – LSM GAPURA Lampung menyampaikan rencana untuk menggelar aksi damai pada hari Jum’at, 17/7/26 sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada instansi terkait, khususnya mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.(16/7/26)
Dalam keterangannya, perwakilan LSM GAPURA Lampung menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung agar terus melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS, BOP, dan anggaran rehabilitasi sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sudah layangkan surat klarifikasi dan pemberitauan aksi ke sekolahan terkait dari hasil investigasi tiem (Puldata dan Pulbaket) kami duga ada nya KKN dan Mar’up serta diduga adanya Pungli dari keterangan Beberapa sumber yang kami temui di lapangan, maka dari itu dalam aksi besok kami mendesak disdikbud prov. Lampung jangan tutup mata terkait dugaan yang akan kami sampaikan. “Tegasnya saat dikonfirmasi.
Adapun Rincian Anggaran Pos Belanja Dana Bos Di SMAN 1 wonosobo yang kami duga adanya kkn dan mar’up diantara :
➢Pemeliharaan sarana prasarana Rp149,18 Juta;
➢Pengembangan perpustakaan Rp60,98 Juta;
➢Administrasi Rp67,49 Juta; Honor Rp76,8 Juta;
➢Pemeliharaan sarana prasaranamencapai Rp170 Juta, untuk pekerjaan seperti pos satpam, sumur.
Besarnya nominal dalam beberapa pos anggaran tersebut terindikasi tidak wajar dan menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana KKN.”ungkapnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon penjelasan resmi dari SmaN 1 Wonosobo mengenai:
1. Rincian detail penggunaan anggaran untuk setiap paket belanja yang disebutkan.
2. Dasar perhitungan anggaran yang menyebabkan munculnya nilai belanja tidak wajar tersebut.
3. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan agar anggaran sesuai ketentuan.
4. Mekanisme pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga realisasi.
Selain itu, LSM GAPURA Lampung juga mengimbau aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan serta melakukan audit apabila dengan transfaran kepada publik jika terdapat dasar yang cukup,untuk segera di tindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Menurut pihak LSM, pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
“Aksi yang direncanakan tersebut akan dilaksanakan secara damai dengan tetap menghormati ketentuan hukum, menjaga ketertiban umum, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak. “Tutupnya.
narasumber : Lembaga Gapura lampung

