Gampitalnews. Id-Tanggamus. 14 JULI 2026 – Bukan sekadar penyimpangan anggaran, melainkan dugaan pengambilan hak langsung dari kantong siswa yang membutuhkan. Sorotan tajam kini tertuju pada pengelolaan Dana PIP dan BOS di SMAN 1 Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang terungkap penuh kecurangan menyakitkan. Lembaga Solidaritas Pemuda Anti Korupsi Provinsi Lampung dan beberapa aktis tanggamus menegaskan: praktik ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan perlindungan pendidikan anak bangsa. Beberapa kali di sampaikan kedisdikbud tapi sangat disayangkan lembaga disdikbud prov. Lampung terkesan tutup mata.
Tujuan pemerintah menurunkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah bagi keluarga prasejahtera, agar mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal, serta meringankan biaya pendidikan peserta didik.
Berdasarkan pemantauan dan pengaduan warga, fakta yang terungkap sangat memilukan sekaligus mencurigakan:
Dana PIP Siswa yang seharusnya menerima bantuan Rp. 1,8–2 Juta per tahun justru hanya diberi Rp. 200.000 saja. Selisih ratusan ribu rupiah per siswa tidak memiliki bukti pertanggungjawaban yang jelas, diduga dialihkan untuk menutupi kas sekolah atau iuran komite yang seharusnya bukan menjadi beban siswa, Pemotongan tersebut beroariasi tergantung tunggakan komite hal tersebut terkesan pemaksaan sehingga lembaga menganalisis bahwasannya hal tersebut di duga adanya pungli dan bukan itu saja temuan dari lembaga tersebut. Lembaga juga mendapatkan informen dari masayarakat banyak penyaluran dana PIP salah sasaran.
“Uang ini adalah hak hidup belajar anak-anak yang kurang beruntung. Bagaimana bisa pihak sekolah berani memotong bantuan yang sudah sangat terbatas ini? Ini bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur, melainkan merampas masa depan anak-anak,” tegas M. Andika, S.H., saat dikonfirmasi.
Praktik ini secara tegas melanggar aturan penyaluran bansos pendidikan, serta masuk ranah dugaan Tindak Pidana Korupsi dan penggelapan dana sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Kami telah meminta klarifikasi resmi, namun hingga kini belum ada penjelasan yang memuaskan terkait ke mana perginya selisih uang tersebut dan siapa yang berhak menentukan daftar penerima.
“Kami tidak akan membiarkan bantuan sosial dijadikan sumber pemasukan sekolah. Hak anak-anak tidak boleh diperjualbelikan atau dipotong semaunya. Pemuda akan terus bergerak sampai keadilan tercapai,” tutupnya.
Di waktu yang berbeda awak media mencoba menghubungi beberapa kali Kepala Sekolah SMAN 1 Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung melalui via telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp untuk mendapatkan informasi demi berimbangnya suatu berita terkait indikasi pemotongan Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) namun sangat disayangkan tidak ada jawaban.
Editor : Red

