
‘’GampiTa L-News.id”
Bandar Lampung — LSM FORMASI Lampung (FORUM MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KORUPSI) Menyampaikan dalam waktu dekat akan mengagendakan kegiatan Aksi Demonstrasi di depan kantor Wilayah kemenag provinsi lampung dan kejaksaan tinggi lampung terkait menyoroti dan menyampakan laporan dugaan penyimpangan tata kelola keuangan negara APBN pada program Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Madrasyah tahun anggaran 2025 di tubuh MAN 1 Kerui Kab. Pesisir Barat yang diduga berlangsung secara berulang dari tahun ke tahun dan tersistematis.
Berdasarkan hasil penelusuran data dan hasil investigasi di lapangan, serta pendalaman data DIPA dan dokumen anggaran, LSM FORMASI Lampung menemukan sejumlah indikasi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pada berbagai kegiatan dalam prealisasian anggaran operasional pendidikan madrasyah Aliyah Negeri Kerui Tahun 2025 {DIPA} seperti Penyerapan anggaran untuk Belanja Barang dan Belanja Modal untuk pengelolaan dan pembinaan pendidikan madrasyah serta untuk Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam seperti pemeliharaan Sarana dan prasarana pendidikan, hingga program dukungan manejemen dan pembinaan dengan total nilai Pagu Sebesar Rp. 1.933.909.000; Ada pun Aitem Rincian Kegiatan Secara Detiel Akan Kami Lampirkan dalam Bentuk Surat Klarifikasi dan Pemberitauan AKSI DEMONSTRASI.
LSM FORMASI Lampung menduga terdapat pola penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Selain itu ditemukan sejumlah indikasi permasalahan antara lain :
Dugaan mark-up belanja barang dan jasa;
Dugaan kegiatan formalitas dan seremonial tanpa output terukur;
Dugaan pengondisian penyedia atau rekanan;
Dugaan pertanggungjawaban administrasi yang tidak sesuai kondisi faktual di lapangan;
Dugaan pemborosan APBN yang berpotensi merugikan keuangan negara;
Dugaan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan.
Koordinator Tim Investigasi LSM FORMASI Lampung Erwandiyantoro, menegaskan bahwa pola penggunaan anggaran yang
berlangsung berulang setiap tahun memunculkan dugaan kuat adanya praktik pemborosan APBN serta penyimpangan tata kelola keuangan negara yang harus segera ditindaklanjuti oleh aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik penyimpangan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan berulang. Setiap rupiah APBN wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
‘’Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa, melainkan harus ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh dan transfaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
LSM FORMASI Lampung juga menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum agar tetap berjalan secara profesional, transparan, dan tidak berhenti hanya pada klarifikasi administratif semata. Sebagai bentuk komitmen pengawasan publik dan kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara, FORMASI Lampung Berencana akan menggelar aksi unjuk rasa pada:
Hari/Tanggal : Senin, 24 Mei 2026
Lokasi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Kantor Kejati Lampung
Agenda : Mendesak audit investigatif, pemeriksaan menyeluruh, dan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan MAN 1 KERUI Yang dibawah Kepengawasan Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung.
‘’Dalam aksi tersebut, Kami akan menyerahkan dokumen hasil investigas data temuan lapangan, serta tuntutan resmi kepada pihak terkait agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
LSM FORMASI Lampung menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat guna mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Pihak lembaga berharap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi. Aksi demonstrasi yang direncanakan tersebut ditegaskan akan berlangsung secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran DAERAH DAN ANGGARAN NEGARA Di Provinsi Lampung Tercinta.
Narasumber : M. Fatirahman Ketua Umum Forum Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Prov. Lampung.
Editor : Red