gampitalnews.my.id|03-11-2026
LAMPUNG,TANGGAMUS — Tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali diguncang sorotan tajam. Kali ini, investigasi mendalam mengarah langsung ke tubuh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Tanggamus atas indikasi kuat penyimpangan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 hingga berjalan tahun 2026.
Berdasarkan analisis dokumen pengadaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), serta temuan investigasi lapangan, modus operandi yang terjadi di Dispora Tanggamus disinyalir mengekor pola klasik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI—mulai dari pengurangan volume fisik, manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah, hingga dugaan penggelembungan (mark-up) pada pos belanja rutin perkantoran.
Rincian Kegiatan, Nilai Pagu, Penyedia, dan Indikasi Pelanggaran
Berikut adalah rincian lengkap pos anggaran di Dispora Tanggamus yang sarat akan indikasi penyimpangan dan berpotensi menjadi temuan kerugian keuangan negara :
1. Rehab dan Pemeliharaan Berkala Fasilitas GOR / Venue Utama
Nilai Pagu: Rp1.250.000.000 (Tahun Anggaran 2025)
Penyedia: CV. Bintang Mandiri Sejahtera
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Berdasarkan investigasi teknis lapangan, pengerjaan fisik struktur dan pengecatan tidak sesuai dengan RAB. Pola semacam ini identik dengan temuan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak yang kerap menjadi catatan merah BPK, di mana volume fisik dikurangi demi mendulang selisih keuntungan bagi oknum pejabat dan rekanan.
2. Program Pembinaan Atlet Berprestasi dan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab)
Nilai Pagu: Rp850.000.000 (Tahun 2025) & Rp900.000.000 (Tahun 2026)
Penyedia: Swakelola yang disusupi rekanan (CV. Citra Buana Perkasa)
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Dana pembinaan dan insentif atlet diduga mengalami pemotongan secara sistematis (sunat anggaran). Modus ini menggunakan bukti pengeluaran atau kwitansi fiktif serta rekayasa SPJ kegiatan yang seolah-olah terserap 100 persen, padahal realisasi di bawah pagu anggaran.
3. Pengadaan Sarana Pendukung Kepemudaan dan Alat Olahraga Publik
Nilai Pagu: Rp600.000.000 (Tahun Anggaran 2025/2026)
Penyedia: PT. Sinar Jaya Abadi
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Pengadaan barang inventaris disinyalir menggunakan barang berkualitas rendah (KW) yang tidak sepadan dengan nilai kontrak. Proses Penunjukan Langsung (PL) disinyalir sarat dengan praktik fee proyek dan persekongkolan jahat.
4. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kwarcab Tanggamus
Nilai Pagu: Rp485.000.000
Penyedia: Kwarcab Pramuka Tanggamus (Penerima Hibah)
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Penyaluran dana hibah kepramukaan ini diduga tidak disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang akuntabel dari pengurus penerima. Indikasi pemotongan dana di tingkat perantara serta penggunaan fiktif atas kegiatan pelatihan kerap lolos dari pengawasan internal.
5. Belanja Hibah Organisasi KORMI Tanggamus
Nilai Pagu: Rp400.000.000
Penyedia: KORMI Tanggamus (Penerima Hibah)
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Besarnya alokasi hibah untuk Komite Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Tanggamus patut dipertanyakan efektivitasnya. Auditor BPK kerap menemukan bahwa dana hibah kelembagaan olahraga rekreasi sering kali dicairkan menjelang akhir tahun tanpa RAB yang riil, berpotensi memicu sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) fiktif atau pengeluaran tanpa bukti sah.
6. Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan (OKP)
Nilai Pagu: Rp350.000.000
Penyedia: Sejumlah OKP di Tanggamus
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Alokasi dana hibah untuk organisasi kepemudaan disinyalir sarat dengan unsur politis dan tebang pilih. Sebagian besar proposal kegiatan disinyalir fiktif atau direkayasa ulang, di mana dana cair tidak sepenuhnya sampai ke program, melainkan mengalir kembali (kickback) ke oknum pengendali anggaran.
7. Staf Administrasi & Staf Perencanaan Perangkat Daerah
Nilai Pagu: Rp321.300.000
Penyedia: Internal Dispora / Belanja Pegawai
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Pos belanja honorarium atau tunjangan staf perencanaan ini diindikasikan menjadi sarang “pegawai fiktif” atau praktik rangkap honor (double budgeting). Nama-nama pegawai dicatut dalam daftar penerima insentif atau lembur tanpa melaksanakan tugas tambahan terkait.
8. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
Nilai Pagu: Rp50.800.000
Penyedia: Pihak Ketiga / Pengadaan Langsung
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Pengadaan trofi, piagam, dan hadiah uang tunai perlombaan diduga tidak sesuai spesifikasi atau mengalami pemotongan nilai hadiah saat diserahkan kepada para juara. Kwitansi penerimaan sering kali diteken penuh, namun realisasi fisik jauh di bawah angka anggaran.
9. Belanja Cleaning Service / Pembersihan Kantor
Nilai Pagu: Rp40.800.000
Penyedia: Penyedia Jasa Kebersihan Pihak Ketiga
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Untuk skala kantor dinas tipe daerah, alokasi dana pembersihan kantor senilai puluhan juta rupiah ini dinilai tidak wajar atau mengalami mark-up harga kontrak, yang modusnya kerap menjadi temuan kelebihan pembayaran dalam LHP BPK.
10. Uang Saku Atlet Tingkat Nasional
Nilai Pagu: Rp33.000.000
Penyedia: Pengelolaan Langsung Dispora
Indikasi Pelanggaran & Potensi Temuan BPK: Ironis di tengah minimnya apresiasi prestasi, anggaran uang saku atlet yang berlaga di tingkat nasional ini justru bernilai sangat kecil dan diduga masih disunat oleh oknum pengurus atau pejabat Dispora melalui pemotongan administrasi tanpa dasar hukum.
Serangkaian penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara ini secara tegas melanggar :
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengingat seluruh pos belanja hibah, honorarium, dan barang jasa wajib dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, dan transparan.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Terkait prinsip persaingan usaha yang sehat, transparansi, dan pencegahan persekongkolan jahat dalam tender maupun penunjukan langsung.
Konfirmasi Berimbang (Cover Both Sides) :
Sebagai bentuk penerapan jurnalisme yang berimbang dan objektif, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi secara tertulis dan lisan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait rincian pos anggaran tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dispora Tanggamus memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi.
Desakan Keras: APH dan BPK Harus Turun Tangan
Menyikapi carut-marut dan besarnya nilai pagu anggaran yang sarat kecurigaan ini, Ketua Umum Alak Lampung, Noviyanto, mendesak aparat penegak hukum (APH)—baik Kejaksaan Negeri Tanggamus maupun Polda Lampung—untuk segera membuka penyelidikan dan melakukan audit investigatif total.
”Total dana hibah, proyek fisik, hingga belanja rutin miliaran rupiah ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan jadikan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai topeng untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kami menuntut audit forensik dan APH segera panggil Kadispora serta para rekanan penyedia!” tegasnya.
Publik Tanggamus kini menanti komitmen nyata penegak hukum untuk membersihkan birokrasi dari praktik-praktik kotor yang mencederai prestasi generasi muda daerah.
(Red dan Tim Investigasi)

