gampitalnews.my.id | 17-Oktober 2026
TANGGAMUS, LAMPUNG — Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) Lampung dan Gerakan Masyarakat dan Pemuda Tanggamus (GEMPITA Lampung) meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Tanggamus menelusuri informasi temuan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanggamus.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pagu anggaran Dinas PUPR Tanggamus mencapai Rp187,30 miliar. Dari anggaran tersebut, empat paket pekerjaan jalan dan jembatan disebut memiliki persoalan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi dengan nilai total sekitar Rp1,06 miliar.
Yang menjadi sorotan tajam atas hasil temuan LHP-BPK Sementara seperti Kegiatan proyek pekerjaan perkuatan tebing Way Paku II dengan nilai kontrak Rp6,72 miliar juga disebut memiliki indikasi kekurangan volume sekitar Rp1,09 miliar.
Informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK), termasuk kategori temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjutnya.
Kedua organisasi itu juga menyoroti dugaan praktik “pinjam pakai bendera” dalam pelaksanaan proyek. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat perusahaan yang diduga tidak mengetahui secara rinci pekerjaan di lapangan, termasuk volume, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, dan progres pekerjaan.
Informasi tersebut perlu diperiksa secara administratif, teknis, dan hukum. Kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun dugaan praktik pinjam pakai bendera belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana.
ALAK Lampung Minta Temuan Ditindaklanjuti Publik menanti :
Ketua Umum ALAK Lampung, Nopiyanto, S.H., mengatakan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terlihat titik terang. Kami meminta agar temuan LHP-BPK yang berkaitan dengan Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus ditelusuri secara serius dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata Nopiyanto.
Ia meminta pemeriksaan mencakup volume pekerjaan, spesifikasi teknis, pembayaran dari anggaran daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
Nopiyanto juga meminta dugaan penggunaan atau peminjaman bendera perusahaan diperiksa berdasarkan dokumen kontrak dan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
“Jangan sampai ada perusahaan yang hanya dipinjam namanya, sementara pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh pihak lain tanpa pengawasan dan tanggung jawab yang jelas. Jika benar terjadi, hal ini berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan dan harus diperiksa,” ujarnya.
ALAK Lampung menyatakan tidak menutup kemungkinan menyampaikan laporan dan dokumen pendukung kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia apabila diperlukan.
GEMPITA Lampung Desak Pemeriksaan Dokumen Proyek secara menyeluruh :
Ketua Umum GEMPITA Lampung, Umroh Mahendra, S.Sos.I., mengatakan pihaknya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran pembangunan di Tanggamus, khususnya proyek Dinas PUPR pada tahun anggaran 2025–2026.
Ia meminta Inspektorat Tanggamus dan Kejari Tanggamus menelusuri informasi mengenai empat paket pekerjaan jalan dan jembatan serta proyek perkuatan tebing Way Paku II.
“Kami dari GEMPITA LAMPUNG mendesak Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan Kejari Tanggamus agar tidak mengabaikan temuan pemeriksaan tersebut. Telusuri secara menyeluruh, periksa dokumen kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, pembayaran, pihak pelaksana, serta kondisi riil di lapangan,” kata Umroh.
Ia juga meminta pemeriksaan mencakup hubungan antara perusahaan yang tercantum dalam kontrak dan pihak yang mengerjakan proyek di lapangan.
“Perusahaan yang memenangkan atau tercantum dalam paket pekerjaan harus mengetahui secara rinci pekerjaan yang dilaksanakan, mulai dari lokasi, volume, spesifikasi, metode kerja, hingga progres pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Umroh, pemeriksaan perlu menguji kesesuaian antara perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, pihak pelaksana, hasil pekerjaan, dan nilai anggaran yang dibayarkan.
Ia meminta Bupati Tanggamus mengevaluasi kinerja Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penyedia jasa, pelaksana lapangan, dan unsur pengawasan sesuai kewenangan.
GEMPITA Lampung juga menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa laporan dan dokumen pendukung kepada Kejaksaan Agung RI dan Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di depan akntor Kejagung Ri di Jakarta.
Informasi yang disampaikan kepada redaksi mencakup :
Pagu anggaran Dinas PUPR : Rp187,30 miliar.
Empat paket pekerjaan jalan dan jembatan yang diduga memiliki persoalan seperti kekurangan volume dan spesifikasi dengan nilai total sekitar Rp1,06 miliar.
Pekerjaan perkuatan tebing Way Paku II : nilai kontrak Rp6,72 miliar dan disebut memiliki indikasi kekurangan volume sekitar Rp1,09 miliar.
Dugaan praktik pinjam pakai bendera: terdapat perusahaan yang diduga tidak mengetahui secara rinci pekerjaan di lapangan.
ALAK Lampung dan GEMPITA Lampung meminta identitas paket, rincian nilai temuan, rekomendasi BPK, pihak penyedia, pelaksana pekerjaan, serta status tindak lanjut dijelaskan berdasarkan dokumen resmi.
Keduanya juga mendorong pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya kewajiban perbaikan pekerjaan maupun pengembalian keuangan daerah sesuai rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang sah.
Pagu anggaran Rp187,30 miliar tidak serta-merta merupakan nilai kerugian negara. Nilai sekitar Rp1,06 miliar dan Rp1,09 miliar juga masih perlu dipastikan berdasarkan dokumen resmi dan kategori masing-masing temuan.
Tuntutan ALAK Lampung dan GEMPITA Lampung :
ALAK Lampung dan GEMPITA Lampung meminta :
1. Bupati Tanggamus mengevaluasi kinerja pengelola anggaran dan pelaksanaan proyek di Dinas PUPR.
2. Inspektorat Tanggamus menelaah dan mengawal tindak lanjut temuan LHP-BPK.
3. Kejari Tanggamus menelaah informasi dan dokumen terkait dugaan penyimpangan anggaran, mark-up, gratifikasi, serta penggunaan bendera perusahaan tanpa pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.
Pemerintah memberikan transparansi mengenai rekomendasi BPK, langkah perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, dan status penyelesaian temuan.
Hingga naskah ini disusun, keterangan resmi dari Dinas PUPR Tanggamus, Inspektorat Tanggamus, dan Kejari Tanggamus mengenai rincian serta status tindak lanjut informasi temuan tersebut belum kami dapat, atau belum ada yang bisa di hubungi, sehingga sampai saat ini redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. Untuk Keberimbangan Berita Selanjutnya.
Berita ini tidak menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan proses hukum dari instansi berwenang. “(Red)
EDITOR : Korlip Tanggamus
Narasuber : LSM ALAK DAN LSM GEMPITA (Rilis)

