gampitalnews.my.id-
BANDAR LAMPUNG — Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan, pungutan liar (pungli), hingga pengondisian pengelolaan anggaran pendidikan tersebut kini mendapat perhatian LSM GAPPURA LAMPUNG.
Berdasarkan data yang dihimpun, SMKN 1 Kota Agung Barat pada Tahun Anggaran 2025 tercatat menerima bantuan PIP sebesar Rp404.100.000 untuk 293 siswa.Dana tersebut tercatat terbagi dalam tiga kategori, yaitu Rp300.600.000 untuk 234 siswa, Rp23.400.000 untuk 13 siswa dalam kategori aktivasi nominasi, serta Rp80.100.000 untuk 46 siswa dalam kategori relaksasi.
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2026, bantuan PIP yang tercatat mencapai Rp198.000.000 untuk 186 siswa.
Tidak hanya PIP, SMKN 1 Kota Agung Barat juga tercatat memperoleh Dana BOS TA 2025 sebesar Rp620.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sekolah, antara lain penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, daya dan jasa, pemeliharaan sarana-prasarana, multimedia pembelajaran, hingga kegiatan praktik kerja dan bursa kerja khusus.
Dugaan Pungli dan Pengondisian Jadi Sorotan Besarnya anggaran yang dikelola memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.Informasi mengenai dugaan pungutan, pengondisian, maupun kemungkinan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen serta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius apabila nantinya ditemukan bukti adanya pemotongan atau pungutan terhadap hak peserta didik penerima PIP, maupun penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan.Namun demikian, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
GAPPURA LAMPUNG Akan Gelar Aksi AkbarMenanggapi persoalan tersebut, LSM GAPPURA LAMPUNG menyatakan akan menggelar aksi akbar di depan Kantor Disdikbud Provinsi Lampung dan Kejati Lampung.Aksi tersebut akan menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus mendorong lembaga terkait melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan pengelolaan Dana BOS dan PIP di SMKN 1 Kota Agung Barat.
Ketua GAPPURA LAMPUNG, Umroh Mahendra,. S. Sos,i menegaskan bahwa pihaknya meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada polemik atau informasi di masyarakat, tetapi harus diuji melalui pemeriksaan yang transparan.
“Kami meminta Disdikbud Provinsi Lampung dan Kejati Lampung membuka ruang pemeriksaan terhadap dugaan yang berkembang. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya dinikmati peserta didik justru menimbulkan persoalan. Kami mendorong pemeriksaan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasarkan asumsi,” tegas Mahendra.
Lima Tuntutan GAPPURA LAMPUNG Dalam aksi tersebut, GAPPURA LAMPUNG akan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. DESAK DISDIKBUD PROVINSI LAMPUNG Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS dan PIP di SMKN 1 Kota Agung Barat.
2. DESAK AUDITMeminta dilakukan pemeriksaan terhadap realisasi Dana BOS TA 2025 dan penyaluran PIP TA 2025–2026 berdasarkan dokumen serta bukti transaksi yang sah.
3. USUT DUGAAN PUNGLIMeminta aparat berwenang menelusuri informasi mengenai dugaan pungutan atau pemotongan terhadap dana yang menjadi hak siswa penerima PIP.
4. BUKA TRANSPARANSI ANGGARANMendorong keterbukaan informasi mengenai perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban Dana BOS serta data penerima PIP sesuai ketentuan yang berlaku.
5. TINDAK JIKA TERBUKTIMeminta aparat penegak hukum menindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelanggaran atau tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Bukan Menghakimi, tetapi Mendorong Pemeriksaan :
Mahendra menegaskan, aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak sekolah.Menurutnya, pihak sekolah harus diberikan kesempatan memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan anggaran.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kalau pengelolaan anggaran sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan,” katanya.
Kini perhatian publik tertuju kepada Disdikbud Provinsi Lampung dan Kejati Lampung. Apakah dugaan yang berkembang tersebut memiliki dasar bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti, atau justru seluruh pengelolaan Dana BOS dan PIP telah sesuai ketentuan?Pemeriksaan yang transparan menjadi penting agar persoalan tidak berhenti sebagai dugaan dan masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Media GampitaLnews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada SMKN 1 Kota Agung Barat, Disdikbud Provinsi Lampung, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk Keberimbangan berita.(*)
Editor : Kordinator Liputan Tanggamus

